Pelayanan Tera Ulang di luar kantor

  1. PELAYANAN SIDANG TERA DI LUAR KANTOR

  1. Deskripsi

SOP ini menguraikan tata cara kegiatan pelayanan sidang tera ulang di luar kantor

  1. Pihak yang terkait
  2. Kepala UPTD layanan Metrologi Legal
  3. Penera
  4. Pelaksana Administrasi
  5. Wajib TTU
  6. Formulir/dokumentasi yang digunakan
  7. Formulir undangan TTU
  8. Buku register
  9. Konsep SKHP
  10. Formulir SKRD
  11. Instruksi Kerja
  12. Cerapa TTU
  13. Output yang dihasilkan
  14. Tapak CTT dan atau SKHP
  15. SKRD
  16. Rekomendasi fasilitasi TTU
  17. Prosedur kerja
  18. Pelaksana administrasi mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang tera ulang, menyusun draft konsep SPT Penera;
  19. Kepala UPTD menandatangani SPT Penera
  20. Pelaksana Administrasi meregister dan mengiventarisir Wajib TTU yang hadir
  21. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan, jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dicap sah dan atau cerapan TTU diserahkan ke pelaksana ADM. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tamda batal di cap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
  22. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai dengan data cerapan dari penera
  23. Kepala UPTD layanan Metrologi Legal menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan Atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU
  1. DESKRIPSI

SOP ini mengurai tata cara kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di kantor

  1. Pihak yang Terkait
  1. UPTD Layanan Metrologi Legal
  2. Penera
  3. Pelaksana Administrasi
  4. Wajib TTU
  1. Formulir/Dokumen yang dgunakan
  1. Formulir bukti order
  2. Formulir kaji ulang permintaan
  3. Buku register
  4. Formulir SKHP
  5. Formulir SKRD
  6. Intruksi Kerja
  7. Cerapan TTU
  1. Output yang dihasilkan
  1. Wajib TU mengajukan permohonanan Tera/tera ulang ke kantor UPTD layanan metrologi legal
  2. Pelaksanaan adiministrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UPTD. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan dan memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam tuang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada WTTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melau MoU atau Fasilitasi TTU
  3. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan atau cerapan TTU diserahkan ke pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan TTU. Jika tidak dapat diperbaiki, maka UTTP ddibubuhkan tanda BATAL dan dikembalikan ke Wajib TTU
  4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera
  5. Kepala UPTD Layanan Metrologi Legal berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP
  6. Pelaksanaan Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan atau SKHP kepada Wajib TTU berdasarkan dokumen TTU