BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

(1) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi :

a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;

b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;

d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;

f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.